PENGARUH KEBIJAKAN ORGANISASI, ANGGARAN, KAPABILITAS SDM DAN KOORDINASI TERHADAP KEBERHASILAN ASSET RECOVERY PADA DIREKTORAT LABUKSI KPK DENGAN KINERJA SEBAGAI VARIABEL MEDIASI
DOI:
https://doi.org/10.61912/jeinsa.v4i2.258Kata Kunci:
Kebijakan Organisasi, Anggaran, Kinerja, Pemulihan Aset, Direktorat Labuksi KPKAbstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pengaruh Kebijakan Organisasi, Anggaran, Kapabilitas Sdm Dan Koordinasi Terhadap Keberhasilan Asset Recovery Pada Direktorat Labuksi KPK dengan Kinerja sebagai Variabel Mediasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode Structural Equation Modeling – Partial Least Squares (SEM-PLS). Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada pegawai Direktorat Labuksi yang terlibat dalam kegiatan pelacakan, pengelolaan, dan pemanfaatan aset hasil tindak pidana korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel koordinasi dan kapabilitas SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja, sedangkan kebijakan organisasi dan anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Kinerja terbukti berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan asset recovery, dan menjadi variabel mediasi yang menghubungkan koordinasi serta kapabilitas SDM dengan keberhasilan asset recovery. Nilai R² dan Q² menunjukkan model memiliki daya prediksi yang kuat terhadap variabel dependen, sehingga layak digunakan untuk menjelaskan efektivitas organisasi dalam konteks pemulihan aset. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan asset recovery tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan kebijakan atau sumber daya finansial, tetapi lebih ditentukan oleh efektivitas koordinasi antarunit dan kompetensi SDM dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sinergi, penguatan kapasitas, serta penyesuaian kebijakan internal yang mendukung kinerja optimal Direktorat Labuksi dalam pemulihan aset negara.
Referensi
Barney, J. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. Journal of Management, 17(1), 99–120. https://doi.org/10.1177/014920639101700108
Butarbutar, A., Ridwan, R., & Rofiana, R. (2024). Pelaksanaan Pemulihan Aset Oleh Jaksa Pada Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. MATAKAO Corruption Law Review, 2(2), 74–86. https://doi.org/https://doi.org/10.47268/matakao.v2i2.14356
Christensen, T., & Lægreid, P. (2007). The whole-of-government approach to public sector reform. Public Administration Review, *67*(6), 1059–1066. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2007.00797.x
Development, A. (2021). Kebijakan Organisasi. https://agetdevelopment.com/kebijakan-organisasi/
Dunn, W. N. (2018). Public Policy Analysis: An Integrated Approach. In Sustainability (Switzerland) (6th ed., Vol. 11, Issue 1). Routledge.
Dye, T. R. (2017). Understanding Public Policy ((15th ed.)). Pearson Education.
Grant, R. M. (2016). Contemporary Strategy Analysis Wiley. ((9th ed.)). Wiley.
Hair, J. F., Risher, J. J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2019). When to use and how to report the results of PLS-SEM. European Business Review, 31(1), 2-24.
Herdiana, D. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik. 1(3), 13–26.
Kementerian Keuangan RI. (2020). Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
Malone, T. W., & Crowston, K. (1994). The Interdisciplinary Study of Coordination. ACM Computing Surveys (CSUR), 26(1), 87–119. https://doi.org/10.1145/174666.174668
Mathis, R. L., & Jackson, J. H. (2011). Human Resource Management (13th ed.). South-Western Cengage Learning.
Meliana, Y. (2024). Mengurai Tantangan Uang Pengganti dalam Kasus Tipikor: Studi Yuridis dan Implikasinya pada Pemulihan Keuangan Negara. Jurnal Pendidikan Indonesia, 5(11), 1314–1322. https://doi.org/https://doi.org/10.59141/japendi.v5i11.5954
Mikesell, J. L. (2011). Fiscal Administration: Analysis and Applications for the Public Sector (8th ed.). Cengage Learning.
Mikesell, J. L. (2018). Fiscal Administration: Analysis and Applications for the Public Sector (10th ed). Cengage Learning.
Neely, A., Gregory, M., & Platts, K. (2002). Performance Measurement System Design: A Literature Review and Research Agenda. International Journal of Operations & Production Management, 25(12), 1228–1263.
Nussbaum, M. C. (2011). Creating Capabilities: The Human Development Approach. MA: Harvard University Press.
Perry, J. L., & Wise, L. R. (1990). The motivational bases of public service. Public Administration Review, *50*(3), 367–373. https://doi.org/https://doi.org/10.2307/976618
Ritonga, S. (2023). Rekonstruksi Hukum Pengembalian Asset (Asset Recovery) Dalam Tindak Pidana pencucuian Uang di Departemen Kehutanan Berbasis Nilai Keadilan. Universitas Islam Sultan Agung.
Robinson, M. (2015). Budget Analysis and Policy Advocacy: The Role of Non‐Governmental Public Action. IDS Working Paper, Volume 2015 No 279.
Sen, A. (1999). Development as Freedom. Oxford. Oxford University Press.
Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (19th ed.). Penerbit Alfabeta.
Taryanto, T., & Prasojo, E. (2022). Analysis of the performance management of the corruption eradication commission in optimizing the recovery of state losses. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 8(1), 25–50. https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas
UNDP. (2015). Strengthening the Capacity of Anti-Corruption Institutions: A Practice Guide. United Nations Development Programme.
UNODC. (2021). Resource Guide on Strengthening Legal and Policy Frameworks for Asset Recovery. United Nations Office on Drugs and Crime.
Wibowo. (2014). Manajemen Kinerja. Rajawali Pers.
World Bank. (2021). Public Expenditure Management Handbook. The World Bank.
Zaenudin, P. (2022). Pengaruh independensi dan kompetensi terhadap kinerja dengan integritas sebagai moderasi pada saat peralihan status pegawai KPK [Universitas Mercu Buana]. https://lib.mercubuana.ac.id/
##submission.downloads##
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
All writing in this journal is the sole responsibility of the author. Jeinsa provides open access to anyone so that the information and findings in these articles are useful for everyone. Jeinsa can be accessed and downloaded for free, free of charge, following the 
Jeinsa : Jurnal Ekonomi Sidenreng Rappang is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
