IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KARTU INDONESIA SEHAT DALAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BUOL
DOI:
https://doi.org/10.61912/jeinsa.v5i1.434Kata Kunci:
Implementasi Kebijakan, Kartu Indonesia Sehat, Pelayanan Kesehatan, Edwards III, Kabupaten BuolAbstrak
Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dalam pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Buol, mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya, serta merumuskan upaya peningkatannya. Penelitian menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edwards III yang mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap sepuluh informan yang terdiri atas unsur penyelenggara kebijakan, fasilitas kesehatan tingkat pertama dan rujukan, pemerintah desa, serta masyarakat. Data dianalisis melalui kondensasi data, penyajian data, dan penarikan simpulan, dengan keabsahan diuji menggunakan triangulasi sumber, teknik, dan teori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program KIS telah berjalan namun belum merata antaraspek: komunikasi telah meluas tetapi belum merata, dukungan finansial kuat namun sumber daya manusia dan sarana masih terbatas, disposisi pelaksana tergolong kuat, serta struktur birokrasi telah tertata tetapi alur administrasinya panjang. Keempat aspek bekerja secara saling bergantung sehingga disposisi yang kuat tidak cukup menutup defisit sumber daya dan struktur; faktor penghambat dominan yang bersifat lintas-aspek adalah keterbatasan jaringan/digitalisasi dan defisit tenaga kesehatan. Penelitian menyarankan penguatan konektivitas dan komunikasi luring, redistribusi serta pemberian insentif tenaga kesehatan, pelembagaan mekanisme adaptif lokal (Berani Sehat dan REHAB), serta penyederhanaan alur administrasi dan koordinasi lintas instansi yang proaktif.
Referensi
Adriyani, F., Supriyadi, & Sumaryono, D. (2020). Implementasi JKN-KIS dalam meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat miskin Jurnal CENDEKIA Jaya, 2(2), 96–113. https://doi.org/10.47685/cendekia-jaya.v2i2.75.
Agustino, L. (2020). Dasar-dasar kebijakan publik (Edisi revisi). Alfabeta.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. (2023). Laporan pengelolaan program dan laporan keuangan jaminan sosial kesehatan tahun 2023. BPJS Kesehatan.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. (2026). Data jumlah peserta Program JKN per 30 April 2026.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Buol. (2024). Statistik kesejahteraan rakyat Kabupaten Buol 2024. BPS Kabupaten Buol.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Buol. (2025). Kabupaten Buol dalam angka 2025. BPS Kabupaten Buol.
Barokah, S., Hasibuan, R., & Gurning, F. P. (2025). Implementasi JKN terhadap pelayanan promotif dan preventif Vol. 5 No. 2 (Juli 2025) 355–367.
Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5th ed.). SAGE Publications.
Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2015). The new public service: Serving, not steering (4th ed.). Routledge.
Denzin, N. K. (1978). The research act: A theoretical introduction to sociological methods (2nd ed.). McGraw-Hill.
Dunn, W. N. (2018). Public policy analysis: An integrated approach (6th ed.). Routledge.
Edwards III, G. C. (1980). Implementing public policy. Congressional Quarterly Press.
Esping-Andersen, G. (1990). The three worlds of welfare capitalism. Princeton University Press.
Faiz, M.N., Sri, R., Kandau, R., & Gurning, F. P.. (2025). Evaluasi JKN dalam peningkatan akses pelayanan kesehatan.
Fitrianeti, D., & Dominata, A. (2022). Analisis kebijakan Program Jaminan Kesehatan Nasional untuk daerah tertinggal: Studi kasus Kepulauan Mentawai. Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora, 5(2). https://doi.org/10.31539/kaganga.v5i2.4403
Lipsky, M. (2010). Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services (30th anniversary ed.). Russell Sage Foundation.
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.
Novitasari, R. P., & Fitriani, Y. (2024). Implementation of the Kartu Indonesia Sehat (KIS) program in health services at Puskesmas Purbolinggo District, East Lampung Regency. HUMANUS: Jurnal Sosiohumaniora Nusantara, 1(3).
Nugroho, R. (2018). Public policy (Edisi 6). Elex Media Komputindo.
Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988). SERVQUAL: A multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality. Journal of Retailing, 64(1), 12–40.
Pemerintah Kabupaten Buol. (2025, 23 Januari). Pj. Bupati Buol resmikan Puskesmas Bunobogu, Paleleh, dan Tiloan. https://webs.buolkab.go.id
Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan.
Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Republik Indonesia. (2012). Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.
Republik Indonesia. (2014a). Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.
Republik Indonesia. (2014b). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.
Republik Indonesia. (2014c). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Sistem Indonesian Case Base Groups (INA-CBGs).
Republik Indonesia. (2014d). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
Republik Indonesia. (2015). Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.
Republik Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.
Republik Indonesia. (2022). Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
Republik Indonesia. (2024). Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
Riansyah. (2025). Implementasi kebijakan Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Desa Hegarmanah Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan (SIMBOL), 4(1), 87–90. 31 Januari 2025 https://doi.org/10.55850/simbol.v4i1.186.
Simbolon, N. Br., Sihombing, M., Kusmanto, H., & Isnaini. (2019). Implementasi Program Kartu Indonesia Sehat. Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik, 1(2), 145–155.
Subarsono, A. G. (2011). Analisis kebijakan publik: Konsep, teori dan aplikasi. Pustaka Pelajar.
Tawai, A., Afriadi, Z., & Yusuf, M. (2023). Model implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Dinas Kesehatan Kota Kendari. NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 5(1). https://doi.org/10.52423/neores.v5i1.170
Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. Administration & Society, 6(4), 445–488.
Wati, H. (2022). Implementasi Program Kartu Indonesia Sehat di Desa Lubuk Saban Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pemerintahan (JIAPP).Vol 1(2), 83-90.
Winarno, B. (2012). Kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus. CAPS.
World Health Organization. (n.d.). Universal health coverage. Diakses 24 Mei 2026, dari https://www.who.int/health-topics/universal-health-coverage
##submission.downloads##
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
All writing in this journal is the sole responsibility of the author. Jeinsa provides open access to anyone so that the information and findings in these articles are useful for everyone. Jeinsa can be accessed and downloaded for free, free of charge, following the 
Jeinsa : Jurnal Ekonomi Sidenreng Rappang is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
